JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasan BUMN oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipertanyakan. Langkah Dahlan yang merevisi nama-nama pemeras BUMN dinilai tidak benar.
"Masak seorang menteri yang telah melontarkan skandal ke publik dengan melibatkan nama-nama dan institusi DPR serta berimplikasi hukum tiba-tiba merevisi pernyataannya," kata anggota Komisi III DPR Indra, ketika dihubungi, Rabu (14/11/2012).
Sebelumnya, Dahlan menyerahkan kembali surat keduanya kepada Badan Kehormatan DPR. Surat itu berisi revisi nama-nama anggota Dewan yang sebelumnya dilaporkan atas kasus dugaan pemerasan terhadap Direksi PT Merpati Nusantara Airlines.
Indra menduga, ada beberapa alasan yang kemungkinan mendasari revisi nama, misalnya, Dahlan teledor, memang tidak memiliki bukti, atau telah terjadi kongkalikong baru antara Dahlan dengan anggota Dewan.
"Apapun kemungkinan itu, sikap Dahlan itu tidak benar," kata Indra.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mempertanyakan integritas dan komitmen Dahlan dalam memberantas korupsi. Pasalnya, sampai sekarang permasalahan pemerasan itu tidak dibawa ke aparat penegak hukum.
"Akhir dari hiruk pikuk ini akan memunculkan sosok Dahlan sebagai pahlawan dan pemberani atau sosok pecundang dan penebar fitnah. Pilihan sikap Dahlan juga akan menjawab apakah hiruk pikuk ini hanya sekedar mencari popularitas dan pengalihan isu atau kebenaran untuk perbaikan bangsa," paparnya.
Seperti diberitakan, saat dipanggil BK DPR pada Senin (5/11/2012), Dahlan Iskan menyebutkan dua nama anggota Dewan yang diduga memeras tiga BUMN terkait penyertaan modal negara. Kedua nama itu adalah Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI- Perjuangan.
Idris disebut meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Adapun Sumaryoto disebut meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines. Kedua politisi itu telah membantah.
Selang dua hari kemudian, secara tertulis, Dahlan kembali menyerahkan lima nama anggota Dewan lain yang disebut terlibat dalam pemerasan Direksi Merpati. Seluruh penjelasan Dahlan itu tanpa disertai bukti. Dahlan hanya mengutip keterangan dari jajaran Direksi BUMN.
BK akan memanggil para Direksi BUMN yang disebut Dahlan untuk mencari alat bukti. Jika cukup bukti, BK akan memanggil anggota Dewan yang disebut memeras.
Artikel yang bersangkutan :
KLIK DISINI
Comments[ 0 ]
Posting Komentar